Quo Vadis Penjaringan Calon Kepala Daerah?

Opini, Blits News_Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri dalam penutupan Rakernas ke 5 di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Minggu, 26 Mei 2024 mengisyaratkan bagaimana menghadapi kontestasi kepemimpinan dengan fatsun politik: etika politik yang santun, cerdas dan berintegritas. Artinya, proses seleksi bakal calon pemimpin itu dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan berasaskan intelektualitas.

Kami salah satu bakal calon Wali Kota Malang dari PDI Perjuangan yang mengusung tagline Malang Tanpa Korupsi, Malang Maju! Pasca mendaftar, menerbitkan press release yang menggambarkan visi, misi dan program kerja strategis, yang telah diakses publik sebelumnya. Nah, secara substansi, cita-cita mewujudkan Malang Maju, paralel dengan poin ke 5 dari 17 rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan ter-anyar: mewujudkan cita-cita demokrasi, yakni pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, kami berharap, proses penjaringan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang di PDI Perjuangan dijalankan dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan keterbukaan, yang menjadi arahan Ibu Megawati. Jika seleksi, seperti Uji Kompetensi dan Kelayakan (UKK) ada dalam tahapan, sejatinya seluruh bakal calon diundang. Namun, sejak mengembalikan formulir pada tanggal 20 Mei 2024 hingga 14 Juni 2024, tidak ada informasi tahapan penjaringan dimaksud.

Namun, pada tanggal 15 Juni 2024 Pukul 14.30-15.15 WIB., kami mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa, ada 2 orang: unsur ASN dan non ASN, diundang ke Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Jujur, kami tidak tahu, keduanya mendaftar di mana karena tidak tertera dalam buku calon pendaftar calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang DPC PDIP Kota Malang, diundang ke Kantor PDI Jawa Timur dengan agenda Konsolidasi Pilkada Serentak Tahun 2024.

Bahwa kami akan taat dan patuh pada keputusan partai politik adalah benar. Tetapi, tidak berarti tahapan penjaringan dimungkinkan tidak diberlakukan bagi mereka yang nyata mendaftar dengan alasan tertentu, kemudian yang tidak mendaftar di DPC PDI Perjuangan masuk bursa, bahkan sudah diundang guna membincang Pilkada Kota Malang. Kalau pun ada SDM di luar yang diketahui umum masuk dalam radar, secara etika politik, yang telah terdaftar, juga dihormati untuk disimak visi dan misinya dalam kontestasi kepemimpinan Malang Satu. Itulah konsekuensi logis dari pembukaan pendaftaran.

Kami percaya, PDI Perjuangan tidak akan main-main, apalagi agar tampak demokratis dalam membuka pendaftaran dan penjaringan calon pemimpin Kota Malang pada Pilkada, 27 November 2024 mendatang. Kami juga yakin, PDI Perjuangan akan menghormati dan menghargai para pendaftar serta menjunjung tinggi fatsun politik dan politik cerdas berintegritas sehingga marwah Partai tidak begitu saja dipertaruhkan.

Untuk itu, penting PDI Perjuangan menjelaskan secara jujur dan terbuka, apa makna undangan terhadap 2 orang dimaksud di atas. Mereka mendaftar di mana jika tidak melalui DPC PDI Perjuangan? Apakah undangan itu merupakan Uji Kompetensi dan Kelayakan (UKK)? Bila iya, mengapa seluruh pendaftar tidak diundang? Apakah undangan terhadap 2 orang itu akhir dari penjaringan atau bagaimana? Jika benar, itu akhir dari proses penjaringan, proses yang demikian berpotensi menciderai etika politik (yang) santun, seperti diamanatkan Ketua Umum PDI Perjuangan, putri sang proklamator.

Sekadar garis bawah, sebaiknya PDI Perjuangan hati-hati dalam melakukan atau menerima pendekatan dari seseorang yang berstatus aparatur sipil negara, yang patut diduga belum mentaati regulasi hukum soal cuti di luar tanggungan negara, seperti dimaksud dalam Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, KASN, dan Bawaslu tentang netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu, dan potensial menjadi problem hukum di kemudian hari.

Namun, kami percaya dan yakin, di PDI Perjuangan tidak mengenal adagium “politik setengah kamar” karena yang demikian itu, menganga apa yang disebut: harkat dan martabat Partai yang sudah teruji dalam laga demokrasi selama ini, terjerembab. (*)

Malang, 16 Juni 2024

ABD. AZIZ
Bakal Calon Wali Kota Malang
dari PDI Perjuangan