Azam Khan Soroti Ketimpangan Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi dalam Diskusi Publik

Pemerintahan, Blits News – Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia kembali menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk “Indonesia Gelap Tanpa Ijazah: Tanpa Kepastian Hukum & Ekonomi”. Acara yang berlangsung di Resto Ayam Brewok Sakera, Jalan Pahlawan No. 15, Karangduak, Sumenep, pada Rabu (26/3/2025) sore ini menghadirkan sejumlah jurnalis dari berbagai media, baik cetak, online, elektronik, maupun televisi. Narasumber utama dalam diskusi ini adalah Azam Khan, advokat kondang asal Sumenep yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONTRA’ SM (Komisi Perlindungan Hukum & Pembelaan Hak-Hak Rakyat) serta Sekjen TPUA (Tim Pembela Aktivis dan Ulama).

Ijazah vs. Kompetensi: Masalah dalam Dunia Kerja

Dalam pemaparannya, Azam Khan menyoroti ketimpangan dalam dunia pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mengkritik bagaimana ijazah masih menjadi syarat utama dalam mendapatkan pekerjaan, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman individu.

“Seharusnya negara memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berkembang berdasarkan kemampuan, bukan sekadar selembar kertas bernama ijazah. Nyatanya, banyak orang berbakat tersingkir hanya karena formalitas administratif,” tegasnya.

Menurutnya, sistem pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada sertifikasi dibandingkan kualitas pembelajaran. Akibatnya, banyak individu yang memiliki keterampilan mumpuni tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan hanya karena tidak memiliki ijazah formal.

Ketidakpastian Hukum dan Ekonomi Mencekik Rakyat

Tak hanya soal pendidikan, Azam Khan juga menyoroti ketidakpastian hukum dan ekonomi yang semakin menekan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa hukum di Indonesia kerap berpihak pada pemilik modal dan penguasa, sementara rakyat kecil sulit mendapatkan keadilan.

“Hukum seharusnya menjadi alat perlindungan bagi rakyat, bukan alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, yang kita saksikan adalah hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas,” kritiknya.

Di sektor ekonomi, Azam menilai kebijakan pemerintah masih lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan usaha kecil. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar dan memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia.

Menagih Janji Penguasa

Diskusi ini memunculkan pertanyaan mendalam: benarkah rakyat adalah pemilik negeri ini, atau hanya menjadi pemikul janji-janji penguasa? Azam Khan menegaskan bahwa pemerintah harus segera mereformasi sistem pendidikan, memperbaiki kepastian hukum, dan menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil.

“Jika tidak, rakyat akan semakin sadar bahwa mereka bukan pemilik negeri ini, melainkan hanya korban janji-janji politik yang tak kunjung ditepati,” pungkasnya.

Acara diskusi kemudian ditutup dengan buka puasa bersama, menambah keakraban di antara para peserta yang hadir.