Demokrasi Indonesia Kembali di Ujung Tanduk: Kritik Tajam dari Advokat Azam Khan

Politik, Blits News_Demokrasi Indonesia kembali menghadapi ancaman serius. Pandangan ini disampaikan oleh Azam Khan, seorang advokat dan aktivis yang dikenal dengan sikap tegasnya. Dalam kritiknya, Azam mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi politik pasca pemilu terakhir, yang diwarnai oleh persaingan ketat antara Prabowo, Gibran, Ganjar, Mahfud, Anies, dan Muhaimin. Namun, yang paling mengejutkan adalah pernyataan kontroversial dari Mahfud MD yang menyebutkan bahwa mereka yang tidak memilih Prabowo bisa dihadapkan dengan perkara hukum, termasuk kasus korupsi.

Azam Khan menilai bahwa pernyataan ini tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga mengancam hak-hak dasar rakyat untuk memilih tanpa intimidasi. “Siapa yang akan mengusut kasus-kasus hukum itu? Jelas, yang memegang kekuasaan saat ini,” tegas Azam Khan. “Ini adalah cermin suram dari kepemimpinan yang tidak lagi berpihak kepada rakyat.”

Di tengah situasi ini, Azam juga menyoroti bagaimana keadilan tampaknya telah dikesampingkan. “Kita tidak perlu bicara soal keadilan lagi. Di kampus, profesor dan doktor pun sudah tidak didengar. Bagaimana bisa ada penguasa yang mengklaim negeri ini sebagai ‘loh jinawi’ tetapi justru bertindak serakah dan zalim?” katanya dengan nada penuh kekecewaan.

Lebih lanjut, Azam mengingatkan Prabowo Subianto untuk berhati-hati dengan wakilnya kelak. Dia berharap bahwa kepemimpinan Prabowo akan membawa perubahan nyata dan mengakhiri kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya. “Saya yakin seorang Letnan Jenderal yang sudah diangkat menjadi Jenderal penuh seperti Prabowo akan mengerti soal ini—soal kezaliman terhadap rakyat,” ungkapnya penuh optimisme.

Pesan Azam ini mencerminkan keresahan banyak pihak yang merasa bahwa arah demokrasi di Indonesia semakin menjauh dari prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Apakah demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah ini akan berakhir di tangan mereka yang seharusnya melindunginya? Atau apakah rakyat harus bersiap menghadapi babak baru dalam sejarah kelam demokrasi Indonesia?