Ketua KIPP: KPU dan BAWASLU Tidak Patuhi Putusan MK, DPR Diminta Tidak Tafsirkan Ulang

Politik, Blits News_Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Zamrud Khan, memberikan kritik tajam terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang dinilai telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Zamrud, KPU seharusnya segera mengambil langkah konkret untuk menyesuaikan Peraturan KPU (PKPU) sesuai dengan putusan MK. Namun, yang terlihat adalah adanya penundaan dan bahkan indikasi penafsiran ulang terhadap putusan tersebut, yang menurut Zamrud merupakan tindakan “pembangkangan” terhadap lembaga hukum tertinggi di Indonesia ini.

Zamrud menegaskan bahwa apa yang dilakukan KPU bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. “Ini potret pembangkangan KPU terhadap putusan MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat, tidak seharusnya ditunda pelaksanaannya oleh KPU. Mereka seharusnya segera menyesuaikan PKPU dengan putusan MK, bukan malah memperlambat prosesnya atau mencoba menafsirkannya ulang,” ujar Zamrud dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, Zamrud juga menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam situasi ini. Menurutnya, Bawaslu bisa saja dianggap bertindak berbeda jika tidak mengambil sikap tegas dalam mengawasi implementasi putusan MK oleh KPU. “Bawaslu juga bisa dianggap berbeda jika tidak mengambil sikap untuk meminta klarifikasi dari KPU. Jika ada indikasi pelanggaran, Bawaslu seharusnya mengambil tindakan lebih lanjut dengan merekomendasikan hasil klarifikasinya untuk dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” jelas Zamrud. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Bawaslu dalam memastikan bahwa KPU bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Zamrud juga mengingatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan ulang apalagi menganulir putusan MK. Menurutnya, tugas DPR dalam hal ini adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga terkait, termasuk KPU, menjalankan tugasnya sesuai dengan putusan MK tanpa ada upaya penafsiran ulang yang tidak diperlukan. “DPR itu tidak bisa lagi menganulir atau menafsirkan ulang putusan MK. Yang seharusnya dilakukan oleh DPR adalah mendorong KPU untuk segera merubah PKPU-nya agar sesuai dengan putusan tersebut. Ini penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas proses pemilu,” tambah Zamrud.

Dalam penutup pernyataannya, Zamrud memberikan kritik yang lebih tajam kepada KPU, menyoroti kekhawatirannya terhadap independensi lembaga tersebut. “Jika KPU terus bertindak seperti ini, maka cara berpikir mereka bisa dianggap rusak. Sangat jelas terlihat bahwa mereka tidak lagi independen dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang seharusnya berlangsung secara jujur dan adil,” pungkas Zamrud dengan penuh kekhawatiran.

Dugaan Keterkaitan dengan Kenaikan Insentif KPU

Tak hanya soal pelanggaran putusan MK, Zamrud Khan juga menyinggung dugaan adanya keterkaitan antara sikap KPU yang dianggap tidak independen dengan kenaikan insentif mereka yang baru saja disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui, Presiden Jokowi baru-baru ini menaikkan insentif bagi anggota KPU sebesar 50%, sebuah keputusan yang menuai banyak perhatian.

Menurut Zamrud, kenaikan insentif ini bisa menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ada pengaruh insentif tersebut terhadap independensi dan integritas KPU. “Kenaikan insentif ini tentu menjadi sorotan. Ketika insentif meningkat, seharusnya diikuti oleh peningkatan kinerja dan integritas. Namun, jika yang terjadi malah sebaliknya, di mana KPU justru terkesan mengabaikan putusan MK, maka wajar jika publik curiga ada hubungan antara kenaikan insentif dan sikap KPU yang tidak independen,” ungkapnya.

Zamrud menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas KPU harus lebih diperkuat, terutama di tengah situasi di mana kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu sangat krusial. “Dengan kenaikan insentif ini, KPU seharusnya lebih termotivasi untuk bekerja dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan hukum. Namun, jika yang terlihat justru sebaliknya, maka ini bisa menimbulkan kecurigaan dan merusak kepercayaan masyarakat,” tutup Zamrud.