Muktamar NU ke-35 Menguat, Prof. Nasaruddin Umar Disebut Figur Pemersatu PBNU

Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang direncanakan berlangsung pada 2026, wacana konsolidasi dan persatuan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menguat. Sejumlah kalangan Nahdliyin menilai NU membutuhkan sosok pemimpin yang berintegritas, moderat, dan mampu menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi.

Isyarat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 mengemuka setelah pertemuan jajaran elit PBNU di Pesantren Lirboyo, Kediri, yang diasuh Kiai Anwar Mansur, pada Kamis, 25 Desember 2025. Pertemuan tersebut disebut sebagai momentum islah antara unsur Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU. Dalam forum itu, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyepakati pentingnya menggelar muktamar bersama sebagai jalan keluar dari perdebatan kepemimpinan yang berkembang belakangan ini.

“Kesepakatan itu menjadi sinyal kuat bahwa PBNU ingin mengakhiri polemik dan kembali pada khittah persatuan,” ujar seorang aktivis NU di Jakarta, akhir Desember 2025.

Seiring menguatnya agenda Muktamar NU ke-35, nama Menteri Agama RI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, mulai disebut-sebut sebagai salah satu figur yang dinilai layak menjadi tokoh pemersatu PBNU. Selain menjabat Menteri Agama dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto, Prof. Nasaruddin juga dikenal luas sebagai intelektual Muslim moderat dan Imam Besar Masjid Istiqlal sejak 2016.

Di lingkungan NU, Prof. Nasaruddin Umar bukan sosok baru. Berdasarkan SK PBNU Nomor 01/A.II.04/01/2022, Guru Besar Tafsir Al-Qur’an UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini tercatat sebagai Rais Syuriyah PBNU. Sebelumnya, ia pernah menjabat Khatib Aam PBNU serta Rais Syuriyah PWNU Sulawesi Selatan.

Rekam jejak akademik Prof. Nasaruddin juga terbilang kuat. Ia lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1959. Pendidikan sarjananya ditempuh di IAIN Ujung Pandang, program magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta program doktoral di Universitas McGill, Kanada, dan Universitas Leiden, Belanda. Di tingkat nasional dan internasional, ia dikenal sebagai salah satu penggagas dan penguat konsep moderasi beragama yang menjadikan Indonesia rujukan dunia.

Sebagai Menteri Agama non-partai politik, Prof. Nasaruddin Umar dipandang membawa harapan baru dalam upaya reformasi Kementerian Agama, yang sebelumnya kerap diterpa kasus korupsi. Di bawah kepemimpinannya, kepercayaan publik terhadap Kemenag dinilai mulai pulih. Pada 2025, ia juga meraih penghargaan Top Government Public Relations Award sebagai figur publik terbaik.

Sejumlah kalangan NU menilai kombinasi integritas pribadi, pengalaman organisasi, kapasitas intelektual, serta kemampuan diplomasi lintas agama menjadikan Prof. Nasaruddin Umar figur yang relevan untuk menjawab tantangan kepemimpinan PBNU ke depan.

“NU membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga mampu merawat akhlak jam’iyah dan menjaga persatuan umat,” kata salah satu tokoh NU di Jakarta.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Prof. Nasaruddin Umar terkait kesediaannya maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU pada Muktamar NU ke-35. Namun, menguatnya aspirasi dari berbagai kalangan menunjukkan harapan besar agar NU ke depan dipimpin oleh sosok yang moderat, berwibawa, dan berintegritas.

Muktamar NU ke-35 diharapkan menjadi momentum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk kembali memperkokoh persatuan, menjaga marwah organisasi, serta meneguhkan perannya sebagai penjaga Islam moderat dan kebangsaan di Indonesia.

Penulis:
ABD. AZIZ – Advokat, Legal Consultant, Mediator Non-Hakim, Columnist, dan CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW. Kini, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPP GMPK)

Editor:
A.M. Roz