Anggota DPRD Sumenep Terjerat Narkoba, Zamrud Khan: Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Peristiwa, Blits News – Kasus penangkapan seorang anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PPP atas dugaan penyalahgunaan narkoba mengejutkan publik dan mencoreng citra legislatif.

Aparat kepolisian berhasil mengungkap keterlibatan anggota dewan tersebut dalam peredaran narkotika, yang menjadi isu serius di wilayah Kabupaten Sumenep.

Direktur Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (P2NOT), Zamrud Khan, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Polres Sumenep dalam memberantas kejahatan luar biasa ini.

“Penangkapan ini adalah bukti keseriusan aparat dalam memerangi peredaran narkoba, terlebih jika melibatkan pejabat publik,” ujarnya.

Zamrud juga menekankan bahwa keberhasilan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi peredaran narkoba secara nasional.

Keterlibatan pejabat publik dalam kasus narkoba dinilai mencoreng kredibilitas institusi legislatif dan menjadi pelajaran penting bagi partai politik.

“Partai politik harus lebih ketat dalam menyeleksi calon anggotanya. Selain melampirkan dokumen bebas narkoba, perlu ada pemeriksaan mendalam terhadap rekam jejak mereka,” kata Zamrud Khan.

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem rekrutmen politik dapat mencegah kasus serupa terulang di masa depan.

Wilayah Sumenep, dengan posisi strategisnya sebagai kawasan kepulauan, sering menjadi jalur peredaran narkoba. Zamrud Khan menggambarkan situasi ini bagaikan jaringan akar yang kompleks.

“Perang melawan narkoba tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Tidak cukup hanya memutus rantingnya; akar utamanya harus diberantas. Kerja sama antara aparat, TNI, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai ini,” tegasnya.

Zamrud juga menyerukan agar proses hukum terhadap anggota DPRD yang terlibat dijalankan tanpa diskriminasi.

“Jika terbukti bersalah, hukuman harus setimpal, tanpa memandang status atau jabatan. Selain itu, partai yang bersangkutan harus segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjaga integritas lembaga,” imbuhnya.

Ia berharap kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat lain agar menjauhi narkoba.

“Penegakan hukum yang tegas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga langkah nyata menciptakan Indonesia bebas narkoba,” tutup Zamrud Khan.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, untuk memerangi peredaran narkoba yang mengancam masa depan bangsa.