Tujuh Tuntutan untuk Pemerintah Menggema dalam Mimbar Rakyat Sumenep

SUMENEP – Aliansi BEM Sumenep bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi Mimbar Rakyat di Taman Bunga Sumenep, Minggu sore (21/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam aksi yang berlangsung secara terbuka itu, peserta menyuarakan berbagai isu nasional dan daerah, mulai dari kenaikan harga BBM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelemahan nilai tukar rupiah, kondisi ekonomi nasional, deforestasi, hingga menguatnya peran aparat keamanan di sektor sipil.

Aksi dikemas melalui berbagai bentuk ekspresi, seperti stand up comedy, pembacaan puisi, serta orasi politik yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

Koordinator BEM Sumenep, M. Salman Farid, dalam orasinya menyoroti persoalan distribusi dan harga BBM yang belakangan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, kondisi tersebut semakin membebani masyarakat yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.

“Pak Prabowo, Bu Khofifah, dan Pak Fauzi segera mengatasi permasalahan BBM yang terjadi antrean di mana-mana, khususnya di Kabupaten Sumenep,” tegas Salman di hadapan peserta aksi.

Ia juga menilai masyarakat Sumenep belum memperoleh manfaat yang sebanding dari potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut, khususnya sektor gas alam.

“Kabupaten Sumenep sangat kaya akan gas alamnya, tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat Sumenep karena kenaikan BBM ini,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sumenep, Zamrud Khan, yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum, menyoroti kondisi penegakan hukum dan menguatnya keterlibatan aparat keamanan dalam jabatan sipil.

Dalam orasinya, ia mengkritik praktik penggunaan hukum yang dinilai kerap dipengaruhi kepentingan kekuasaan. Ia juga mempertanyakan semakin luasnya ruang bagi anggota TNI dan Polri untuk menduduki posisi sipil.

“Seharusnya Polri dan TNI bukan ranahnya duduk di beberapa jabatan sipil. Apakah kita akan kembali lagi pada Dwi Fungsi ABRI atau bahkan Dwi Fungsi Polri?” ujar Zamrud.

Menurutnya, prinsip supremasi sipil harus tetap dijaga sebagai bagian dari komitmen demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan sejak lama.

Aksi Mimbar Rakyat ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Para peserta menegaskan bahwa berbagai kebijakan nasional harus dievaluasi agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya di daerah.

Tuntutan Aliansi BEM Sumenep dan Koalisi Masyarakat Sipil

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, antara lain:

1. Menurunkan harga BBM karena kenaikan harga bahan bakar dinilai menyebabkan meningkatnya biaya hidup dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
2. Memperbaiki pengelolaan ekonomi nasional menyusul pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan IHSG yang dinilai berdampak terhadap biaya produksi UMKM serta daya beli masyarakat.
3. Mengevaluasi dan menghentikan kebijakan yang dianggap bermasalah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang menurut mereka berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan mengancam keberlangsungan usaha kecil masyarakat.
4. Mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri Presiden di tengah kondisi fiskal yang dinilai sedang mengalami tekanan serta mendorong transparansi penggunaan anggaran negara.
5. Mengembalikan supremasi sipil dan menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, termasuk menolak perluasan jabatan sipil yang dapat ditempati anggota TNI dan Polri aktif.
6. Melakukan reformasi hukum secara menyeluruh guna memastikan hukum tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik.
7. Menghentikan deforestasi dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat.

Melalui aksi tersebut, Aliansi BEM Sumenep dan Koalisi Masyarakat Sipil berharap pemerintah lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Penulis: Kont. Sumenep

Editor: A.M. Roz