Peristiwa, Blits News – Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Azam Khan, mengungkapkan keresahannya terhadap kondisi politik dan penegakan hukum nasional yang dinilainya tengah berada di titik kritis. Ia mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi sejumlah isu strategis dan sensitif yang menyangkut kepercayaan publik.
“Negara ini butuh ketegasan. Bukan kibulan kekuasaan. Hukum harus tegak, dan jangan dikhianati oleh akal-akal bulus,” ujar Azam dalam wawancara yang digelar pada Jumat (18/4/2025).
Azam secara khusus menyoroti polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang menurutnya masih menyisakan banyak tanda tanya, terutama di kalangan akademisi dan para guru besar. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar isu hukum, melainkan juga menyentuh martabat bangsa di mata dunia.
Tak hanya itu, Azam juga menilai adanya keganjilan dalam dinamika kekuasaan yang ia sebut sebagai indikasi munculnya “matahari kembar”. Hal ini merujuk pada fenomena sejumlah menteri yang dikabarkan mendatangi Solo saat Prabowo tengah berada di luar negeri.
“Ketika Prabowo keluar negeri, semua menteri malah sowan ke Solo. Apa artinya itu? Jangan sampai kekuasaan ini dikendalikan oleh bayang-bayang masa lalu,” kritiknya tajam.
Ia menambahkan, tanpa evaluasi serius dalam enam bulan pertama pemerintahan, stabilitas hukum dan ekonomi bisa terganggu. Oleh karena itu, Azam mendorong dilakukannya perombakan kabinet (reshuffle), terutama terhadap pejabat yang dinilai masih terikat pada kepentingan politik masa lalu.
“Kalau Pak Prabowo tidak segera bersikap, maka duri-duri kecil ini akan menjadi ancaman besar bagi pemerintahan beliau ke depan,” pungkas Azam.
No comments yet.